Pancasila Sebagai Momentum Lahirnya Rumusan Toleransi Bangsa

Setiap tanggal 1 juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Hal ini bukan semata merujuk pada keputusan presiden nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan 1 juni sebagi hari lahirnya Pancasila, tetapi pada tanggal tersebutlah untuk pertama kalinya kata “Pancasila” dikumandangkan dalam pidato Presiden Pertama Republik Indonesia Ir.Seokarno. Dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 mei 1945 dengan tema pembahasan dasar negara, BPUPKI  tak kunjung menemukan titik terang setelah beberapa hari pelaksanaanya barulah pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasanya mengenai dasar negara yang diberi nama “pancasila”.

Dari pidato tersebutlah akhirnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Panitian yang akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan yang beranggotakan :

  • Ir. Soekarno
  • Drs. Mohammad Hatta
  • Mr. AA Maramis
  • Abikoesno Tjokrosoejoso
  • Abdul Kahar Muzakit
  • H. Agus salim
  • Mr. Achmad Soebardjo
  • KH Wachid Hasyim
  • Mr. Mohammad Yamin

Seusai dilantik Panitia Sembilan mengemban tugas penting yakni merumus gagasan dasar negara, tak hanya itu Panitia Sembilan juga menyusun naskah yang awalnya akan menjadi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun kemudian teks tersebut dijadikan sebagai Mukadimah dalam UUD 1945 yang  akhirya menjadi Pembukaan UUD 1945. Naskah tersebut dinamai sebagai Piagam Jakarta yang nantinya menjadi salah satu naskah rumusan Pancasila.

Tujuan utama Piagam Jakarta adalah untuk menjembatani perbedaan dalam bernegara. Dalam naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, terdapat 5 butir rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kelima butir rumusan tersebut sebagai berikut :

  1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seuruh Rakyat Indonesia. 

Namun Piagam Jakarta sendiri tentunya tak lepas dari kontroversi dan perdebatan, sebagian tokoh pendiri bangasa tak bersepakat dengan narasi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Narasi tersebut dirasa tak sejalan dengan semangat nasionalis tanpa melihat latar belakang golongan dan agama. Sebab rumusan itu dianggap tidak berlaku bagi pemeluk agama lain.

Untuk menghindari perpecahan Drs. Mohammad Hatta berbincang dengan tokoh-tokoh Islam. Mereka setuju untuk menghilangkan kata-kata “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, yang akhirnya diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga tentunya rumusan tersebut dapat diterima dan disahkan sebagai rumusan dasar negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Hal tersebut tentunya merupakan wujud toleransi yang telah ditunjukan oleh para tokoh pendiri bangsa. Dimana mereka tak memandang kekuatan mayoritas dalam perumusan dasar negara karena tak sejalan dengan semangat nasionalisme. Dimana kemerdekaan bukanlah hasil  perjuangan satu golongan saja namun persatuan dari seluruh elemen bangsa.

Sehingga sudah sepatutnya kita generasi penerus berefleksi dengan lahirnya Pancasila. Bahwa dasar negara tercipta dari perdebatan panjang yang disatukan atas nama toleransi. Dimana pendiri bangsa membuang kepentingan golongannya demi tercitanya rumusan yang dapat diterima oleh semua golongan.

Penulis: Freedom Rombot

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *