Sejarah Singkat PPKI

PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Iinkai) adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Sebelumnya sudah dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai, yang kemudian dibubarkan oleh Jepang karna dianggap terlalu cepat mewujudkan kehendak Indonesia merdeka, dan juga menolak adanya keterlibatan pemimpin pendudukan Jepang dalam persiapan kemerdekaan Indonesia.

Dikutip dari buku Konflik di Balik Proklamasi (2010), diawal Agustus 1945 Jepang makin terimpit dalam perang. Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Mengetahui posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan.

Sesaat setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang, dibentuklah PPKI tepat pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno. PPKI sendiri berisi tokoh-tokoh Nasional bangsa berjumlah 21 orang.

Dengan representasi 12 berasal dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 3 orang dari Sulawesi, sedangkan Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Tionghua diwakili masing-masing 1 orang. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno,  wakil ketua Dr. Moh. Hatta, dan penasihat Ahmad Soebardjo.

Anggota PPKI dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi selaku penguasa perang tertinggi Jepang di Asia Tenggara. PPKI secara simbolik dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Radjiman Wediodiningrat ke Dalat, Vietnam Selatan. Jendral Terauchi menegaskan bahwa Pemerintah Kemaharajaan Jepang memutuskan  untuk menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI menambah 6 orang lagi anggota yakni R.A.A. Wiranatakoesoema,  Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Koesumasumantri, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Dengan demikian, PPKI diambil alih oleh bangsa Indonesia dari badan bentukan Jepang menjadi alat perjuangan rakyat Indonesia sendiri.

15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Mendengar berita kekalahan Jepang tersebut, PPKI segera mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Setelah Kemerdekaan Indonesia, PPKI melaksanakan beberapa sidang. Sidang pertama, digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan: mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil, membentuk komite nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan: pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi, membentuk Komite Nasional (daerah), menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Baca juga: Pembukaan UUD 1945: Makna dan Pokok Pikiran.

Sidang ketiga pada 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan: pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sidang ini merupakan Sidang terakhir  PPKI hingga akhirnya dibubarkan pada 29 Agustus 1945 bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat.

Penulis:Freedom Rombot

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *