Serikat Buruh Peringati May Day Tanpa Demo

Pada tahun-tahun sebelumnya, 1 May selalu identik dengan aksi para Buruh yang turun ke jalan-jalan, kantor-kantor menyarakan aspirasinya, menuntut hak-hak Buruh.

Namun May Day kali ini berbeda. 

Pandemi Covid-19 yang kian merajalela, mengharuskan para buruh tak bisa melancarkan demonstrasi.

Meski begitu, Hal itu tak lantas jadi halangan untuk para buruh dalam menyampaikan aspirasinya. 

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),

dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI),

Sepakat untuk tetap memperingati May Day dengan mengganti aksi demonstrasi dengan Bakti sosial

dalam bentuk memberikan baju Alat Pelindung Diri (APD)  lengkap ke rumah sakit dan klinik. 

“Penyerahan APD ini akan dilakukan pada tanggal 1 Mei 2020. Diantaranya di Rumah Sakit di tangerang akan dipimpin oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea,di rumah sakit di Bekasi

akan dipimpin oleh Presiden KSPI Said Iqbal, dan rumah sakit di Jakarta akan dipimpin oleh Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban,”

ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam siaran persnya, Kamis (30/4).

Terkait dengan tuntutan para buruh, Said Iqbal mengatakan akan tetap disampaikan melalui Aksi virtual dan kampanye online di media sosial. 

“KSPI juga akan melakukan pemasangan spanduk di perusahaan dan tempat-tempat strategis terkait dengan tiga isu di atas.

Termasuk seruan dan ajakan agar masyarakat bersama-sama memerangi Covid-19,” tuturnya. 

Kampanye Online yang dimaksud untuk menyuarakan tiga isu May Day,

yaitu menolak omnibus law, stop PHK, dan liburkan buruh dengan upah dan THR 100 persen.

Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tetap menjadi salah satu poin utama tuntutan buruh

meski sudah ditangguhkan oleh Presiden Joko Widodo. 

“Langkah berikutnya, kami memohon Presiden men-drop klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja,” ungkap dia.

Menghentikan tindakan PHK di tengah pandemi corona ini juga menjadi salah satu agenda tuntutan,

juga desakan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan upaya untuk mencegah PHK.

“Perusahaan yang melakukan PHK harus diaudit oleh akuntan publik. Untuk melihat apakah benar-benar rugi atau menjadikan alasan pandemi untuk memecat buruh,” ujarnya.

Dan tuntutan yang ketiga adalah untuk perusahaan segera meliburkan parah buruh dengan pembayaran upah dan THR penuh.

Hal ini mengingat masih banyak buruh yang diharuskan tetap bekerja, meski sudah ada kebijakan pemerintah terkait pencegahan Covid-19

yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Hal ini dilakukan untuk memastikan agar buruh tidak terpapar virus corona,” kata Iqbal. 

Selain beberapa hal di atas, akan dilanjutkan dengan adanya kegiatan Penggalangan Dana Buruh for Solidaritas Pangan dan Kesehatan.

Semuanya adalah rangkaian kegiatan untuk mengganti demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. (I_Langk) 

Penulis: Vebriana Langkai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *