Menyikapi Terorisme

Pada 15 Maret 2019, terjadi suatu penembakan massal di Masjid Al Noor dan Linwood di Christchurch, Selandia Baru. 50 orang tewas dan puluhan terluka.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardem, menyebut itu sebagai aksi terorisme.

Sementara di Indonesia, 2 hari sebelumnya, istri terduga teroris, Husain alias Abdul Hamzah, meledakkan diri di kamarnya bersama anaknya.

Begitu banyak contoh aksi teroris yang terjadi di Indonesia.

Beberapa diantaranya seperti yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2014, para teroris melancarkan aksinya dengan bom bunuh diri dan penembakan di Thamrin yang menyebabkan 8 orang tewas dan 26 orang terluka.

Pada tahun 2017, serangan banyak diarahkan kepada polisi. Di antaranya yang dilakukan di Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Kemudian pada 13-14 Mei 2018, bom bunuh diri bertubi-tubi di 3 Gereja di Sidoarjo dan Surabaya, setidaknya 28 orang meninggal dunia.

Tidak ada definisi tunggal terkait terorisme, tetapi suatu kejadian dapat dikatakan sebagai terorime, jika adanya kekerasan, bertujuan untuk menimbulkan rasa takut pada masyarakat atau pemerintah dan berkaitan dengan ideologi.

Apakah kalian pernah mendengar atau mengalaminya langsung?

Hal-hal semacam prasangka atau sentimen negatif kepada orang atau kelompok tertentu.

Biasanya dilontarkan seperti “Jangan bermain dengan dia karena kita kan beda!” atau “Jangan bergaul dengan dia nanti kamu jadi kebawa arus!”

Lalu, apa kaitannya?

Ketakutan dan prasangka itu dapat menjurus ke intoleransi. Persoalannya, intoleran yang menguat, bila tidak di antisipasi, bisa berujung pada radikalisme.

Seperti yang diketahui bahwa radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan sosial-politik dengan cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Nah, radikalisme ini adalah gejala dari pra-ekstrimisme dan terorisme.

Radikalisme diduga telah masif masuk di kalangan terdidik, baik itu di kalangan profesional, maupun di kalangan pelajar.

Dari Riset Alvara Center pada tahun 2018, penetrasi ajaran intoleransi yang anti Pancasila dan NKRI di kalangan terdidik masuk melalui kajian keagamaan yang dilakukan di tempat kerja, lembaga dakwah dan kegiatan keagamaan di sekolah.

Sebagai contoh, ingatkah pada video deklarasi dukungan terhadap khilafah oleh sejumlah mahasiswa IPB, Januari 2018 lalu?

Begitu pula meninggalnya Wildan Mukhalid di Irak saat bergabung dengan ISIS. Ia pernah nyantri di Pondok Al Islam di Tenggulun, yang dikelola oleh keluarga Amrozi, terpidana Bom Bali 2012.

Atau, aksi bom mobil di Afganistan yang menewaskan 90 orang dan melukai 400 orang yang kebanyakan warga sipil. Aksi ini diduga dilakukan oleh kelompok separatisme, Taliban.

Merujuk pada data Global Terrorism Database (GTD) dari 1977-2016 dan pemetaan kasus terorisme oleh Esri Story Maps pada 2017-2018,

tercatat sebanyak 751 insiden aksi teror karena politik, khususnya gerakan separatisme seperti GAM, OPM atau Fretilin.

Menurut Social Progress, tingkat intoleran di Indonesia cenderung meningkat dari tahun 2014-2017.

Terjadi banyaknya kasus diskriminasi di Indonesia seperti sulitnya tembah ibadah, kenapa terlihat tidak adanya tindakan?

Hal ini dapat disebabkan oleh penegakan hukum yang masih lemah di Indonesia dan pembiaran ada karena mayoritas menganggap hal itu wajar dan benar untuk dilakukan.

Bias mayoritas ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Salah satunya yang dilakukan oleh Senator Queensland, Fraser Anning.

Bukannya mengecam pelaku, ia malah mengatakan bahwa insiden ini dikarenakan kebijakan negara soal imigran muslim.

Lalu bagaimana baiknya kita menyikapi hal ini?

Yang terpenting dan sering dilakukan, jika kamu mendapatlan konten, baik itu foto, gambar atau video yang berkaitan dengan teror dan kekerasan, jangan disebar!

Janganlah menjadi bagian dari tindakan para teroris itu, untuk menyebar ketakutan di masyarakat. Karena begitulah salah satu tujuan terorisme.

Penulis: Bunga Revina Palit
Ilustrator: Claudia Selan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *